Alasan DPR Mempercepat Pembahasan
DPR menegaskan percepatan RUU Penyesuaian Pidana didorong oleh kebutuhan untuk menyelaraskan hukum dengan perkembangan sosial dan teknologi. Pasal-pasal lama dianggap tidak lagi relevan dan perlu penyesuaian agar aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang mutakhir. Percepatan ini bertujuan agar sistem pidana nasional tetap responsif terhadap kejahatan modern dan dinamika masyarakat yang terus berubah.
Perubahan Pola Kejahatan yang Mendesak Revisi
Kejahatan berbasis digital, penyalahgunaan data, serta kriminalitas lintas negara menjadi tantangan utama bagi aparat hukum. Ketentuan lama tidak selalu memadai untuk menangani kasus-kasus baru, sehingga penyesuaian cepat dianggap mendesak. DPR berharap percepatan RUU dapat menutup celah hukum dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi penegakan aturan pidana.
Efisiensi Legislasi dan Konsolidasi Fraksi
Percepatan pembahasan juga dipengaruhi oleh kesepakatan antarfraksi di DPR. Konsolidasi politik membuat rapat kerja berlangsung lebih singkat dan fokus pada inti pembahasan. Meski demikian, publik mempertanyakan apakah percepatan ini tetap menjaga kualitas kajian dan keterlibatan masyarakat. Proses legislasi pidana memerlukan ketelitian tinggi agar pasal yang disahkan efektif dan adil.
Kekhawatiran Minimnya Partisipasi Publik
Proses yang cepat mengurangi kesempatan masyarakat sipil, akademisi, dan pakar hukum memberikan masukan. Minimnya akses terhadap draf RUU serta rapat yang terbatas meningkatkan risiko pasal multitafsir atau kontroversial. Keterlibatan publik tetap penting untuk memastikan perubahan hukum pidana tidak merugikan kepastian hukum dan hak masyarakat.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
DPR perlu memperkuat transparansi agar percepatan tidak mengurangi kualitas legislasi. Publikasi draf RUU, konsultasi terbuka, dan pelibatan pakar independen membantu memastikan akuntabilitas. Percepatan legislasi dapat diterima asalkan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan sehingga pembaruan hukum pidana lebih efektif dan adil.
Kesimpulan
Percepatan RUU Penyesuaian Pidana penting untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan kejahatan modern dan kebutuhan harmonisasi. Namun, transparansi, partisipasi publik, dan kajian mendalam harus tetap dijaga. Dengan keseimbangan ini, revisi hukum pidana dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik sekaligus memperkuat legitimasi sistem hukum nasional.
